Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) resmi menjadi transportasi yang dipilih pemerintah. Bahkan melalui Kementerian ESDM telah memasang target KBLBB 2030 yaitu menghemat devisa 1,8 Miliar USD dengan adanya 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik yang mengaspal di jalan.
Angka penghematan devisa sebesar 1,8 Miliar USD diharapkan berasal dari pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) setara 77 ribu barel minyak per hari (bopd) oleh 15 juta kendaraan listrik tersebut. Selain itu juga menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2-e sampai dengan 2030.
Target KBLBB 2030 itulah yang diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat public launching KBLBB di Jakarta, Kamis (17/12/2020). “Program KBLBB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM yang saat ini terjadi,” ujar Arifin Tasrif.
Konsumsi BBM Indonesia memang semakin membebani kantong pemerintah. Saat ini konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta bopd. Sebagian sebagian besar dipasok dengan mengimpor atau belanja dengan devisa.
“Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan kita pada BBM impor akan terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal, terutama energi baru terbarukan dan gas yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB,” katanya.
Target KBLBB 2030 itulah yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bukan main-main. Bahkan Luhut menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong implementasi kebijakan KBLBB.
“Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi,” katanya.
Luhut menambahkan implementasi KBLBB diharapkan menjadi solusi kebutuhan transformasi energi yang akan mendorong pemulihan ekonomi ke depan, termasuk soal defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor BBM.
Luhut pun mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing, dan memberikan apresiasi bagi instansi yang saat ini sudah memulai menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasionalnya.
“Bagi yang belum, mulai saat ini saya mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk meningkatkan penggunaan KBLBB, kendaraan bebas BBM, dan kendaraan bebas polusi,” tutupnya.
Untuk itulah Kementerian ESDM telah menginisiasi penyiapan situs khusus KBLBB untuk akses data dan informasi terkait KBLBB. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggerakkan seluruh gubernur di Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur pemberian insentif, mengikuti public launching, dan menggunakan KBLBB untuk kendaraan jabatan, operasional, maupun kendaraan umum.
Keseriusan juga ditunjukkan Kementerian Perhubungan. Kendaraan dinas Menteri Perhubungan dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik, sejak Rabu (16/12) kemarin.(ris/dbs)