PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengusulkan insentif untuk gas bumi bagi pelanggan golongan rumah tangga. Jika saat ini harga jual gas dari hulu untuk pelanggan rumah tangga sebesar 4,27 dolar AS per MMBTU, dia pun mengusulkan menjadi 2 dolar AS per MMBTU.
“Karena (penurunan) ini bener-bener ke (dirasakan manfaatnya) rakyat,” ujar Direktur Utama PGN Suko Hartono, Jumat (29/1/2021).
Alasan Suko antara lain disebabkan insentif atau penurunan harga gas di hulu telah dirasakan konsumen industri, dengan menikmati harga gas bumi di bawah 6 dolar AS per MMBTU. PGN juga ingin insentif penurunan harga gas bisa dirasakan pelanggan rumah tangga melalui program PGN Sayang Ibu.
“Penurunan harga gas di hulu. karena tadi di sektor industri tertentu aja 4 dolar AS per MMBTU,”kata Suko.
Pelanggan gas bumi golongan rumah tangga sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang terjangkau pembangunan program jaringan gas bumi atau jargas. Untuk program jargas, kedepan sampai tahun 2024, PGN menargetkan dapat membangun sekitar 1,2 juta sambungan rumah tangga.
Di mana skema pendanaannya menggunakan dana APBN dan investasi mandiri PGN. Sumber gas LNG dan CNG akan diptimalkan agas dapat memenuhi kebutuhan gas di sektor rumah tangga, khususnya untuk skema jargas mandiri.
Terkait dengan program jaringan gas (jargas) harga rumah tangga, PGN menargetkan penambahan setiap tahunnya, pada 2021 ditargetkan mencapai 230.776 sabungan rumah tangga (SR), 2022 bertambah sebanyak 1,2 8 juta SR, 2023 bertambah sebanyak hingga 1,2 juta, dan pada 2024 bertambah sebanyak 1,2 juta SR.
Adapun kebijakan penetapan harga gas dengan pelanggan industri tertentu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020. Selain itu juga diatur melalui Keputusan Menteri ESDM No.89K/10/MEM/2020 yang sampai saat ini masih berlangsung.
Namun realiasai penyerapan gas bumi oleh pelanggan industri masih belum maksimal. Dari total alokasi yang diberikan PGN sebesar 374 BBTUD realisasi penyerapan gas bumi hingga saat ini 240 BBTUD atau baru sekitar 64,14 persen.
PGN berharap industri melalui Kementerian Perindustrian dapat mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sesuai alokasi. “Karena faktanya sampai hari ini temen-temen industri belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai alokasi,” ujar dia.
Suko juga meminta agar pemerintah dapat memberikan relaksasi berupa take or pay pasokan gas dari hulu. Hal ini mengingat terjadi penurunan demand produsen yang menggunakan sumber gas perusahaan.
Kemudian ia juga meminta pemberian kompensasi secara cash khususnya untuk BUMN penerima penugasan sebagaimana diatur dalam pasal 66 UU BUMN pasal 120 UU Cipta Kerja. “Sedang kami diskusikan dengan BUMN dan kementerian teknis,” tutupnya dia.(DC04)