Salah satu terobosan untuk menggenjot target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) adalah substitusi penggunaan energi pada pembangkit eksisting melalui program cofiring biomassa. Menurut Kementerian ESDM cara ini dinilai bisa dilakukan dengan cepat dan murah.
“Program cofiring pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan memberi dampak positif dalam pencapaian kontribusi energi baru terbarukan (EBT) seperti yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23 persen pada tahun 2025,” ujar Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
Menurut dia, substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat dan murah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, di mana permintaan atas energi menurun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas. Upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang cerdas.
Pemerintah terus berupaya melaksanakan terobosan yang tepat sebagai upaya mendorong capaian target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sekaligus mengikuti tren transisi energi global yang sedang berkembang saat ini. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemangku kepenting.
Cofiring biomasa pada PLTU bukanlah hal baru. Di negara lain banyak yang sudah berhasil meng”hijau”kan PLTU-nya dengan program cofiring biomasa, bahkan hingga 100 persen PLTU digantikan dengan biomasa. Di dalam negeri cara ini antara lain dilakukan Cofiring PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau yang peresmiannya pada akhir Desember 2020.
Karena itulah, Dadan mengharapkan PLN juga punya semangat dan komitmen yang kuat untuk bisa menyediakan energi untuk negeri dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Selain mendukung kontribusi capaian EBT, implementasi program cofiring biomassa khususnya yang berbasis sampah dan limbah diyakini memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan yang produktif (circullar economy).
“Menurut saya ini sesuatu yang paling pas di saat PLN over supply dari sisi listrik, di saat kita memerlukan upaya lapangan kerja, di saat aspek lingkungan menjadi sangat kuat terkait dengan penurunan emisi GRK, dan ini salah satu jawabannya, ya cofiring. Semuanya bisa berkontribusi dan berjalan,” ungkapnya.
Selama ini, menurut Dadan, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan harga biomassa menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan program cofiring biomassa. Meski begitu, dia optimis tantangan ini tidak akan menjadi hambatan berarti asalkan semua pihak bekerja sama menyediakannya secara berkelanjutan.
“Dalam jangka pendek, pemerintah akan mendorong implementasi dari cofiring ini menyesuaikan dengan ketersediaan feedstock di daerah setempat, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi yang ujungnya bisa menekan harga dari feedstock,” tegasnya.(DC04)